Cimahi, kabarkarangtaruna.net — Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025* berlangsung di Aula Dewi Sri Difabel, Kompleks Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Jalan Jenderal Amir Machmud No. 331, Cigugur Tengah, Kota Cimahi, Kamis (23/10/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M., Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Jabar XI yang meliputi Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Subang. Acara dihadiri pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat untuk berdiskusi tentang pengawasan pemerintahan dan penguatan organisasi sosial.
Menurut Ineu, DPRD memiliki tanggung jawab besar memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. “Hari ini saya bertemu kawan-kawan Karang Taruna untuk mengonsolidasikan beberapa sosialisasi dan peraturan Kementerian Sosial tentang Karang Taruna,” kata Ineu.
Ia menjelaskan, Karang Taruna memiliki peran penting dalam memperkuat program kesejahteraan sosial. Organisasi ini bisa menjadi mitra aktif pemerintah dalam mengawasi serta melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat. “Kami berdiskusi tentang penyelenggaraan pemerintahan Jawa Barat di bidang kesejahteraan sosial untuk memperkuat pelaksanaannya bersama Karang Taruna,” ujarnya.
Transisi ke isu lain, Ineu juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini berjalan di sekolah-sekolah Jawa Barat. Menurutnya, meskipun tujuan program ini baik, pelaksanaannya masih perlu perbaikan dan pengawasan ketat. “Program MBG sebagian sudah berjalan. Tapi di lapangan masih ada kendala dan kejadian yang perlu dievaluasi,” tegasnya.
Ineu mencontohkan, insiden keracunan di salah satu wilayah menjadi sinyal penting perlunya evaluasi menyeluruh. Ia menilai pengawasan harus lebih intens agar kejadian serupa tidak terulang. “Kejadian tersebut meresahkan orang tua. Maka, pelaksanaan MBG harus diawasi ketat dan terus dievaluasi,” ujarnya.
Menurutnya, program yang menyangkut anak sekolah harus dijalankan dengan standar tinggi. Kualitas makanan, pengadaan, dan distribusi harus sesuai aturan agar benar-benar menyehatkan siswa.
“Pemerintah harus memastikan setiap siswa menerima makanan bergizi dan aman, bukan hanya sekadar menjalankan program,” tambahnya.
Transisi ke sisi sosial, Ineu juga menyampaikan pesan khusus pada momentum Hari Ulang Tahun ke-65 Karang Taruna. Ia berharap Karang Taruna terus tumbuh sebagai wadah pembinaan generasi muda di tingkat RW, desa, hingga provinsi. “Karang Taruna harus menjadi wadah pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial di Jawa Barat,” ucapnya.
Ineu menilai, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga nilai gotong royong di tengah masyarakat. Melalui kegiatan sosial dan pendidikan, mereka bisa menjadi pelopor perubahan positif.
“Karang Taruna harus hadir mendampingi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan bantuan sosial dan pendampingan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, Heri Susanto, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi atas perhatian Ineu terhadap Karang Taruna. “Kami berterima kasih kepada Teh Ineu yang terus memberikan dukungan besar dan bekerja sama dengan Karang Taruna Jawa Barat,” ujar Heri.
Ia menjelaskan, kegiatan bersama Ineu tidak hanya membahas pengawasan kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari Tasyakuran HUT ke-65 Karang Taruna. “Kegiatan dengan Teh Ineu ini sudah sering kami lakukan dan selalu terkait dengan kepentingan masyarakat. Teh Ineu selalu memberi dukungan luar biasa,” ujarnya.
Heri menambahkan, dukungan dari anggota DPRD seperti Ineu memberi semangat baru bagi Karang Taruna di seluruh daerah. Ia berharap kerja sama tersebut terus berjalan agar Karang Taruna makin aktif membantu masyarakat.
Transisi menuju penutup, kegiatan pengawasan ini menegaskan fungsi DPRD sebagai lembaga pengontrol sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.
Melalui kerja sama dengan organisasi sosial seperti Karang Taruna, pengawasan menjadi lebih terbuka dan partisipatif.
Ineu berharap pola kerja kolaboratif semacam ini terus diperluas di masa depan. “Kami akan memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat agar pengawasan pemerintahan di Jawa Barat berjalan transparan dan bermanfaat bagi rakyat,” pungkasnya.
