JAKARTA – BERITASEJABAR.id – Warga desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang lahannya terdampak pembangunan Tol Cisumdawu tak henti – hentinya berjuang untuk mendapatkan haknya, berbagai upaya telah di lakukan sejak 4 tahun yang lalu, dari mulai Audiensi dengan DPRD Kabupaten Bandung, mendatangi PPK Lahan Kementerian PUPR hingga Audiensi dengan pihak Pemprov Jawa Barat.
Alhasil,pada bulan Mei 2024 Pemprov Jabar menerbitkan Surat Keputusan terkait Penetapan lokasi lahan yang terdampak Tol Cisumdawu dengan nomor : 593/Kep.162-Pemotda/ 2024 tentang Penetapan lokasi pengadaan tanah atas sisa tanah dan revisi penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Di daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka.
Terkait hal tersebut Ketua Tim Advokasi dan Pendampingan Hukum warga desa Cileunyi Wetan, Edi Sutiyo S.H.,memberikan keterangan seusai mendatangi Sekretariat Wakil Presiden RI dalam Lapor Mas Wapres, Kamis, 28/11/2024 Jl Kebon Sirih Jakarta Pusat.
Menurut Edi Sutiyo pihak nya sudah menempuh berbagai upaya untuk memperjuangkan hak warga yang lahanya terdampak pembangunan tol Cisumdawu, dari tahun 2020 hingga saat ini, Alhamdulillah sudah ada SK Gubernur terkait Penlok lahan warga,” ujar Edi Sutiyo
Namun demikian setelah terbitnya Penlok sejak bulan Mei 2024 hingga saat ini belum ada lagi tahapan selanjutnya, padahal jika menurut jadwa tahapan seharusnya ini sudah hampir selesai minimal pihak BPN dan Apraisal lahan sudah berjalan, tapi ini belum juga, dengan adannya program Lapor Mas Wapres ini semoga mampu mendorong percepatan tahapan hingga proses pembayaran, tentu hal ini yang sangat di nanti warga,” tandas Edi Sutiyo
Dalam laporan Edi Sutiyo,bersama tokoh masyarakat Cileunyi Wetan Relly Ridwan sangat berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR jangan lagi menunda atau memperlambat proses tahapan, dengan alasan apapun, segera hak warga di selesaikan, hari ini kami di terima dan dilayani dengan baik, berharap ini merupakan wujud dari quit respon dari pemerintah lewat Wapres Gibran Rakabuming Raka,” Pungkas Edi Sutiyo S.H,yang juga merupakan Ketua Umum SIMPE Nasional dan Ketua DPD Gerakan Advokat dan Aktivis Jawa Barat.
Ajunaedi
